Muara Enim Online – Sumatera Sumatera Selatan saat ini sedang dilanda darurat kesehatan yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Adanya Wabah ini telah berdampak hampir semua sektor kehidupan, terutama bidang perekonomian dan sosial.
Penyebaran covid-19 ini setiap hari terus mengalami peningkatan sehingga menjadi kekhawatiran masyarakat.
Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 24 Maret 2020, Gubernur Sumatera Selatan mengumumkan 1 (satu) orang dari 6 (enam) spesimen (sampel) pasien dalam pengawasan (PDP) yang diuji oleh Litbangkes Kementerian Kesehatan dinyatakan positif terkenan covid-19.
Menurut situs covid19.go.id yang merupakan situs resmi pemerintah pusat, pertanggal 19 April 2020 terlihat bahwa di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 89 (delapan puluh sembilan) kasus yang terkonfirmasi positif corona, 5 (lima) orang dinyatakan sembuh dan 3 (tiga) orang dinyatakan meninggal dunia. Secara detail pada situs resmi pemerintah provinsi sumatera selatan, corona.sumselprov.go.id terlihat pertanggal 19 April 2020, terdapat 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) orang yang dinyatakan dalam pengawasan (ODP), 35 (tiga puluh lima) orang pasien dalam pengawasan (PDP), 89 (delapan puluh sembilan) orang dinyatakan sebagai pasien positif corona, 3 (tiga) orang dinyatakan meninggal dunia, 4 (empat) orang dinyatakan sembuh dan 109 (seratus sembilan) orang dinyatakan negatif corona.
Dalam satu bulan terakhir, dari tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020, terjadi peningkatan yang drastis yaitu terdapat 89 (delapan puluh sembian) kasus masyarakat Sumatera Selatan yang dinyatakan positif covid-19. Oleh sebab itu, pemerintah Sumatera Selatan harus lebih waspada dengan jumlah penderita, saat ini di beberapa daerah telah dinyatakan sebagai zona merah seperti Kota Prabumulih dan Kota Palembang. Sedangkan di beberapa kota/kabupaten yang lainnya juga telah terdapat kasus covid-19 seperti di Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Banyuasin dan Musi Banyuasin.
“Artinya kasus covid-19 ini telah menyebar hampir disetiap kota/kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, adanya kekhawatiran dan keresahan mengenai ketidak kecukupan sarana dan prasarana serta kapasitas infrastruktur dalam menangani dan merawat pasien covid-19 tersebut, seperti keterbatas Unit Perawatan Intensif (ICU) dan ventilator atau ECMO (oksigenasi ekstra-korporeal). Dan juga yang dikhawatirkan adalah keterbatasan jumlah tenaga medis yang berkompeten dibidang penanganan virus itu sendiri. Sebab hal semacam ini sangat penting untuk diperhatikan dalam menunjang percepatan penanganan penyembuhan pasien covid-19.
Melihat hal tersebut, tiga Organisasi Kepemudaan (OKP) Yaitu PMII, HMI dan IMM Provinsi Sumsel angkat bicara. Menurut Ketua umum PKC PMII Sumsel Sahabat Husin Rianda, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Bapak Gubernur terlalu banyak mendramatisir proses penanganan pandemi Covid-19 ini. Contohnya, banyak kebijakan-kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran dan terkesan sangat lambat, seperti bantuan sembako yang tak kunjung diberikan kepada masyarakat Sumsel tetapi malah sibuk membuat dapur umum yang justru itu berpotensi melanggar aturan protokol penanganan covid-19 karena dapat menimbulkan kerumunan dan terkesan ceremonial dan pencitraan belaka. Selanjutnya soal PSBB yang akan di terapkan di kota Palembang, menurut saya itu sudah terlambat. Kenapa hal tersebut tidak diterapkan sejak awal, maka kami menilai sepertinya pemerintah Provinsi Sumsel sangat kekurangan orang-orang yang ahli dalam mengkaji Persoalan penanganan Covid-19 ini. Asisten dan stafsus gubernur terkesan tidak terlihat peran dan fungsinya dalam penanganan Covid-19. Tegasnya, oleh alumni Magister Hukum UNSRI tersebut.
Selanjutnya ketua umum BADKO HMI Sumbagsel Bambang Irawan, Menilai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak cekatan dalam menghadapi pandemi covid-19 yang telah menyebar sampai pelosok desa di provinsi Sumatera Selatan, ia juga menilai refocusing dan realokasi apbd 2020 sumsel untuk penanganan covid-19 belum kunjung menemukan role yang tepat sehingga menurut nya
Gubernur dan jajarannya hanya menjalankan kegiatan pencitraan dalam menghadapi pandemi covid-19 ini.
“Saya melihat dari sejak awal virus covid-19 masuk ke sumsel, Gubernur kita kurang serius dan belum menemukan langkah konkrit dalam penanganan pandemi coronan ini, dari segi anggaran sepertinya Gubernur kita masih kurang rasa kemanusiaannya, dengan APBD Sumsel 2020 begitu besar, pemprov hanya berani menyediakan anggaran 120 M, dari pencegahan dan penanganan serta dampak dari corona itu sendiri, jangan semuanya ada didalam 120 M itu. Tentu dengan anggaran sebasar itu sangat minim untuk menghadapi pandemi corona ini.
Bukankah pemerintah pusat melalui kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri telah meminta pemerintah provinsi dan pemda untuk melakukan refocusing anggaran dan merealokasikan anggaran infrastruktur untuk penanganan covid-19 ini. Belum lagi solusi apa yang berikan pemprov dan pemda se-sumsel ini terhadap rakyat yang kurang mampu dan yang kehilangan pekerjaan karena covid-19 ini.
Pemprov jangan terus menada tangan dibawah kepada pemerintah pusat dalam urusan ini apa lagi menada tangan kerakyatnya sendiri, semangat gotong royong di masyarakat kita masih ada kami sendiri dan beberapa teman OKP yang ada di sumsel ini beberapa Hari belakangan juga ikut berkontribusi untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin yang ada di sumsel, pemprov juga harus ambil inisiatif, jangan pencitraan terus. Program dapur umum itu belum efektif dan belum tepat sasaran, belum lagi kurang kolaborasinya pemprov dan pemda se-sumsel dalam penanganan ini. Pintu-pintu masuk ke sumsel tidak dijaga ketat dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya, kalaupun Ada pemeriksaan itu hanya dilakukan pada siang Hari saja.
Kami meminta Gubernur Sumsel Yang Terhomat bapak herman deru untuk segera ambil langkah konkrit, bisa jadi dengan menstop semua pembangunan infrastruktur, alihkan semua dana infrastruktur ke penanganan corona ini dan refocusing APBD Sumsel 2020 untuk corona ini disegerakan jangan larut-larut dalam pembahasannya dan transparansi dalam pengelolahan dana tersebut kami akan terus memantau pemerintah provinsi dalam penanganan corona ini, terus kebutuhan tenaga medis itu tolong dilengkapi dari rumah sakit sampai ke tingkatan puskesmas, banyak tenaga medis kita itu mengeluh perlengkapan untuk mereka sangat minim padahal mereka relakan waktu, tenaga bahkan nyawa mereka untuk penanganan pasien covid-19 dan terakhir kami meminta kepada Gubernur Sumsel jangan terus pencitraan, rakyat miskin butuh solusi butuh sentuhan dari pemerintah, mereka dilarang keluar rumah, dibatasi gerak geriknya, dibatasi mencari nafkah padahal kita ketahui kehidupan mereka tergantung pendapatan harian mereka.
Kalau bahaso kito omongke pemerintah itu jangan pacak ngenjuk himbauan bae tapi dak ado ngenjuk solusi.
Terakhir kami meminta pak Gubernur untuk dikaji betul keinginan Pemkot Palembang yang berencana mengajukan PSBB karena pengamatan kami memang ada yang salah di Pemkot Palembang ini dalam menangani corona di kota Palembang.
Ingat… Menghidupkan ekonomi itu masih sangat bisa kita lakukan Alan tetapi kalau menghidupkan nyawa rakyat yang telah meninggal itu sangat di luar akal.
Muhammad Iqbal selaku ketua Umum DPD IMM Provinsi Sumatera Selatan juga menyampaikan ” Menurut kami, Kebijakan ini harus dilakukan sebelum semuanya terlambat dan menimbulkan banyak korban jiwa lagi. Hal ini didasarkan pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan covid-19. Menjamin ketersediaan pinansial dan pangan bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan dan memberikan jaringan pengaman sosial dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak wabah covid-19.
Kegelisahan masyarakat sumsel sesuai fakta dilapangan yang kami lihat secara langsung menganggap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki senses of responsibilty yang melihat dengan adanya wabah covid-19 secara langsung tidak tanggap, karena masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan kebutuhan baik untuk financial dan pangan yang saat ini tidak mereka miliki akibat adanya kejadian yang sangat luar biasa ini yang hanya dianggap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hanya seperti hal biasa saja karena tidak ada secara nyata dalam bentuk kegiatan secara merata untuk menjamin masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini dapat terjamin kebutuhan hidupnya selama adanya wabah covid-19.
Dari sisi pendidikan selama adanya wabah covid-19 yang membuat aktivitas pendidikan yang diliburkan membuat siswa siswa yang diliburkan yang hanya belajar secara virtual dirumah (hanya dipakai bagi Lembaga Pendidikan atau sekolah sekolah yang secara financial dan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki) ini pada minggu minggu pertama melakukan hal tersebut tetapi sampai saat ini yang sudah memasuki masa liburan yang sudah lebih dari 1 (satu) bulan sekolah sekolah tersebut banyak yang membuat tidak melakukan hal tersebut dengan alasan kekurangan biaya terkait biaya untuk komunikasi, belum lagi dari pihak wali murid yang sekolah tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar yang secara virtual dengan alasan tidak bisa membayar untuk biaya komunikasi yang mereka keluarkan secara pribadi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum secara langsung melihat secara jeli untuk proses pendidikan yang terjadi akibat wabah covid-19 yang membuat aktivitas pendidikan yang diliburkan yang sudah hampir 1 (satu) bulan ini. Belum melihat Lembaga Pendidikan atau sekolah-sekolah yang secara financial dan sarana dan prasarana yang masih kurang dan minim, membuat anak anak didik kita yang saat ini hanya libur saja dirumah, belum lagi masih banyak wali murid yang masih dikategorikan kurang mampu membuat proses belajar mengajar untuk membuat anak- anak didik yang menjadi siswa lembaga pendidikan atau sekolah sekolah untuk bisa cerdas seperti yang diharapkan saat ini tidak bisa, bagaimana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk hal ini yang katanya akan membuat anak anak yang masih bersekolah menjadi pintar dengan kejadian ini, “Ngapo diem Bae”.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak hadir dan turun tangan untuk mengatasi hal tersebut ada apa gerangan…..!!!!!.
Hal ini sesuai dengan instruksi kementerian dalam negeri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan, penyebaran dan percepatan penanganan covid-19 dilingkungan pemerintahan daerah. membangun sistem informasi yang transparan, akurat dan terkoordinasi dengan baik untuk masyarakat Sumatera Selatan juga perlu. Sehingga sistem informasi ini mampu mencegah berita hoaks atau palsu dan berita sejenis lainnya. “Itulah hal kami sampaikan, semoga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah Sumatera Selatan untuk segera mengambil kebijakan yang tepat dan cepat demi jutaan nyawa masyarakat Sumatera Selatan,”.
“terakhir,kami menyayangkan ketidak seriusan pemerintah daerah dalam mencegah meluasnya wabah ini, dengan melihat kondisi sekarang ini yang sangat memprehatinkan, Pemerintah Sumatera Selatan tidak responsif dan sebatas wacana tidak disertai dengan kerja nyata dalam mengambil kebijakan untuk membatasi perluasan virus covid-19 dan mencegah dampak sosial ekonomi yang dapat menjadi tidak terkendali dan ini nanti akan berdampak kepada kesenjangan sosial.
