Muara Enim (muaraenimonline.com) – Sekertaris Daerah (Sekda) Muara Enim, Ir. Hasanudin, M.Si memimpin rapat pengelompokan dan pendataan aset Organisasi Perangkat Daerah (OPD )Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Rabu (01/7/2020) di Ruang Rapat Serasan Sekundang.
Pada rapat ini, Hasanudin sedikit geram karena kepengurusan aset di masing – maising OPD di lingkup Pemkab Muara Enim belum kunjung selesai.
“Di Sumatera Selatan paling banyak Aset Pemkab Muara Enim belum bersertifikat pada hal Plt. Bupati Muara Enim, H. Juarsah, SH sudah membuat komitmen perjanjian dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyelesaikan sertifikat aset ini,” tegasnya pada Rapat itu.
Kemudian Hasanudin mengatakan terkait dengan semua ini, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan paling banyak aset tidak bersertifikat.
“Untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang asetnya paling banyak tidak bersertifikat. Maka itu silakan koordinasi dengan Dinas Perkim bila sudah lengkap berkasnya untuk diusulkan pengajuan ke BPN,” tegasnya.
Lanjut Hasanudin K1 paling lambat bulan Agustus 2020 harus ada hasil, kemudian K2 paling lambat Oktober 2020 lebih cepat lebih baik.
“Saya tegaskan aset OPD harus bersertifikat, awas kalau tidak dikerjakan. Kalau tidak selesai, tidak beres, bisa – bisa Kabupaten Muara Enim tidak dapat lagi WTP,” tegas Sekda.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim, Drs. Armelli Mendri, AK, CA, bahwa pembahasan rapat ini menindaklanjuti rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim mengenai klasifikasi aset tanah yang berstatus K1 yaitu status aset tanah tidak ada masalah (clean &clear), K2 yaitu status tanah kurang lengkap dokumen, K3 yaitu status tanah belum jelas, dan K4 yaitu status tanah belum tercatat di sistem BPN.
“Dengan rapat ini, OPD bisa berkomitmen untuk membuat komitmen penyampaian laporan,”pungkasnya.
@Ndank
