MUARAENIMONLINE.COM – Pengurus Serikat Pekerja Bukit Asam (SPBA) melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, ST., MT., Ph.D., beserta jajaran di Kantor Kemenaker pada Jumat (21/2/2025) pukul 10.30 WIB.
Ketua Umum SPBA, Jefrison, menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari Menteri Ketenagakerjaan mengenai peran serikat pekerja dalam holding company, khususnya di lingkungan MIND ID dan Danantara.
Selain itu, kata Jefrison, SPBA juga mengutarakan keluhan terkait peran Holding MIND ID yang saat ini lebih berfungsi sebagai operator, bukan strategic holding.
Menurutnya, kondisi ini dinilai terlalu banyak mencampuri urusan anggota holding, yang berdampak pada kesejahteraan pegawai.
“Alhamdulillah, Pak Menteri merespon dengan sangat positif. Beliau menegaskan bahwa keputusan tertinggi dipegang oleh Holding MIND ID, sementara direksi PTBA saat ini hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan holding dan wajib menjalankan keputusan tersebut,” ujar Jefrison.
Dalam pertemuan ini, lanjutnya, Menaker menyarankan agar segera dibentuk Federasi Serikat Pekerja Anggota Holding MIND ID sehingga memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam bernegosiasi dengan Direksi MIND ID.
“Pak Menteri juga berjanji akan memanggil Direksi MIND ID untuk mengklarifikasi permasalahan terkait intervensi holding terhadap kebijakan perusahaan, khususnya dalam aspek kesejahteraan pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB),” imbuhnya.
Jefrison menambahkan, pada kesempatan itu Menteri Ketenagakerjaan juga memberikan apresiasi kepada SPBA atas kinerjanya yang telah mendukung target perusahaan, bahkan dalam beberapa tahun terakhir selalu berhasil melampaui target produksi dan penjualan batu bara.
“Kita berharap hasil audiensi ini dapat segera ditindaklanjuti dengan terbentuknya Federasi Serikat Pekerja Holding MIND ID yang kuat dan solid, sehingga kesejahteraan pekerja di lingkungan holding dapat lebih diperjuangkan.
SPBA berharap kedepannya kehadiran Holding betul-betul dapat memberi manfaat kepada sub Holdingnya dengan memberikan IUP-IUP baru, pengembalian IUP yang berpindah tangan, atau memberikan arah strategis untuk lancarnya program hilirisasi dan tidak semena-mena mengurangi kesejahteraan pegawai,” pungkasnya. (Az)
