Muaraenimonline.com, Jakarta – Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak perlu menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait permintaan klarifikasi terhadap Veronika Koman. Pasalnya, Veronika sempat berorasi di depan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta, Selasa (9/5). Ketika itu, massa pendukung terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggelar aksi unjuk rasa.
Dalam orasinya, Veronika menyebut rezim Jokowi lebih parah dibandingkan pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Orasi inilah yang membuat Mendagri meminta Veronika mengklarifikasi maksud ucapannya.
“Kalau saya dianggap salah (oleh Presiden), ya saya siap salah. Tapi saya harus membela presiden saya,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/5).
Menurut Tjahjo, tuduhan Veronika sangat tak berkorelasi dengan vonis Ahok. “Apa hubungan rezim pemerintahan Jokowi dengan putusan Ahok. Saya bagian dari rezim Pak Jokowi. Saya anak buah Pak Jokowi, saya Mendagri, saya wajib tanya,” tegasnya.
Dia menjelaskan, beberapa pihak telah menggugat dugaan penghinaan atas Jokowi. “Kan relawan juga gugat. Kasus buku (Jokowi Undercover), kasus tukang sate, kasus Rizieq, kasus Munarman, semua kan ada yang gugat masyarakat,” jelasnya.
Dia menambahkan, Jokowi jelas tak bisa mengintervensi lembaga peradilan. “Hukum kan sudah ada aturannya, hakim bertanggung jawab kepada Tuhan. Siapa pun tidak bisa intervensi, lah kok dia (Veronika) teriak-teriak ini salah rezim Pak Jokowi. Lebih bagus rezim-rezim masa lalu,” ucapnya.
“Saya kan wajar. Kalau Anda saya singgung, saya fitnah, pasti Anda tidak terima. Saya tidak apa-apa, hanya ingin tahu apa sih motifnya. Kalau tidak ketemu saya, mau kirim surat silakan, itu saja. Saya enggak akan apa-apa,” tandasnya.
