Muaraenimonline.com – Indonesia Property Watch (IPW) telah meminta kepada calon kuat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yaitu merealistiskan dalam hal menjalankan program rumah bagi warga ibukota tanpa harus membayar sepeser pun uang muka. Terbatasnya lahan di Jakarta, membuat IPW menilai program tersebut sulit direalisasikan.
Sang Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda pun menilai, jika Anies dan Sandi harus realistis melihat kendala akan keterbatasaannya lahan di Jakarta. Lebih lagi, bahwa janji ketika kampanye pasangan yang diusung koalisi Partai Gerindra dan beberapa partai lain menyebut bahwa rumah tanpa DP untuk warga Jakarta akan dibanderol cuma Rp350 juta.
“Rumah Rp350 juta di Jakarta itu sudah tidak ada lagi, ada pun itu masuk gang dan tidak layak, atau tidak representatif,” kata Ali dikutip dari detikFinance, Kamis (20/4).
Ali mengungkapkan, harga tersebut bisa dipastikan tidak memperhitungkan tingginya harga tanah di Jakarta.
“Kalau memperhitungkan harga tanah, tidak mungkin rumah tapak. Kalau mau bangun rumah tanpa DP untuk yang vertikal atau rumah susun (rusun),” katanya.
Tapi untuk membangun rusun pun, Ali menyebut tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki lahan untuk mewujudkan proyek tersebut, namun statusnya banyak yang sudah tidak clear and clean.
“Banyak yang ditempati orang, atau merupakan kawasan kumuh. Jadi harus direvitalisasi dulu sebelum dibangun rusun,” kata Ali.
Cari Pendanaan
Terkait keengganan perbankan untuk mendanai program pembangunan rumah tanpa DP jika tidak ada restu dari Bank Indonesia (BI), Ali menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengakalinya dengan mengumpulkan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang berbasis di Jakarta.
“Sebetulnya di SK Gubernur nomor 54 ada kewajiban pengembang untuk membangun rusun, dan dari CSR-CSR perusahaan non pengembang pun bisa diambil untuk bangun rusun,” terangnya.
Jika Anies dan Sandi jadi merealisasikan salah satu janji kampanyenya yang menarik perhatian netizen di Indonesia, Ali meminta agar Pemerintah Provinsi menjalankannya sendiri. Sebab, jika program tersebut dikerjakan oleh swasta maka target penyediaan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah tidak akan tercapai.
“Kalau swasta ada motif bisnisnya, tentu harganya setiap tahun akan naik. Kalau rumah untuk rakyat, harus pemerintah yang membangun mulai dari tanah, pembangunan, sampai penjualannya lagi,” tegasnya.
