Proyek Normalisasi Gelumbang Harus Diperbaiki

MUARA ENIM,MUARAENIMONLINE.COM –
Proyek normalisasi sungai pangkalan Kelurahan Gelumbang kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim harus diperbaiki.

Hal tersebut ditegaskan Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar saat melakukan Sidak proyek Jum’at kemarin (27/08), karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa keberadaan kegiatan proyek normalisasi sungai itu dinilai tidak sesuai harapan masyarakat.

Pj. Bupati Muara Enim, Dr. H. Nasrun Umar, S.H., M.M., bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Nino Andrian, S.E., melakukan inspeksi langsung ke lokasi pembangunan tersebut. Pj. Bupati meminta kontraktor segera melakukan perbaikan dengan melakukan koordinasi bersama pihak kelurahan ataupun kecamatan setempat sehingga proyek yang yang didanai melalui APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2021 tersebut tepat guna sesuai dengan harapan masyarakat Kelurahan Gelumbang khususnya.

Menurut Wakil Ketua DPRD, proyek yang telah selesai dikerjakan tersebut terkesan asal jadi tanpa koordinasi dengan pihak kelurahan sehingga tidak mempertimbangkan dampak kedepan yang akan dialami oleh masyarakat setempat.

BACA:  HNU sambangi Markas Projo Muara Enim Di Hari Raya Qurban

Oleh sebab itu dirinya menyampaikan hal tersebut kepada Pj. Bupati dan untuk bersama-sama meninjau ke lokasi.

Lebih lanjut, untuk memaksmalkan normalisasi Sungai Pangkalan Kute tersebut. Pada giat sidak itu juga diusulkan kepada Pj. Bupati agar pada APBD Kabupaten Muara Enim 2022 mendatang dianggarkan pembangunan tanggul penahan atau turap disepanjang sungai.

Pj. Bupati yang didampingi Camat Gelumbang, menginstruksikan Dinas PUPR untuk lebih ketat mengawasi pengerjaan kegiatan pembangunan di lapangan. Terkhusus di kegiatan normalisasi yang mengaliri Kelurahan Gelumbang ini,

BACA:  Aan Kurniawan Putra Asli Desa Tebat Agung Siap Maju Mencalonkan Diri Di Pilkades

Dirinya meminta pihak kontraktor segera memperbaikinya. Atas usulan pembangunan tanggul penahan, Pj. Bupati menyetujui hal tersebut, namun menurutnya akan dikaji lebih lanjut dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah di tahun 2022 mendatan,” pungkas nino.

Laporan :Junai

Facebook Comments


















Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *